Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan oleh Dimas Prasidi

Dapatkan teks lengkap

Kedudukan BPN RI dalam Menghadapi Problematika Putusan Non-Executable Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI No... oleh Rani Arvita

"…Bagaimana Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.158/PK/TUN/2011 Sebagai putusan Non-Executable? …"
Dapatkan teks lengkap

Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap “Kriminalisasi” Kebijakan Pejabat Publik oleh Budi Suhariyanto

"…Selain itu untuk memperkuat solusi penyelesaian disparitas tersebut maka diperlukan juga penyusunan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung yang diperuntukkan bagi para hakim yang menangani perkara kriminalisasi kebijakan pejabat publik.…"
Dapatkan teks lengkap

Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia dan Kekuatan Negara di Era Globalisasi oleh Bambang Irawan

"…Salah satu isu global yang yang menjadi perhatian adalah kemampuan Negara untuk memenuhi rasa keadilan dan keamanan (order, justice dan security) di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem dan lembaga peradilan berfokus pada tiga institusi yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. …"
Dapatkan teks lengkap

E-GOVERNMENT DAN KORUPSI: STUDI DI PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA DARI PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN oleh Evi Maria, Abdul Halim

"…Sedangkan, korupsi diukur berdasakan kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah provinsi tahun anggaran 20110-2015, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung. Dengan menggunakan 112 sampel, studi ini menemukan bahwa penerapan e-Government berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya praktik korupsi di pemerintah daerah, Indonesia. …"
Dapatkan teks lengkap

Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019 oleh Nanci Yosepin Simbolon

Dapatkan teks lengkap

ANALISA YURIDIS PENYIMPANGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR oleh Teddy Minahasa Putra

"…Abstrak   Tulisan ini mengkaji penyimpangan penegakan hukum pada konflik lahan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/Pra.Per/2015.PN.Sby (kasus Notaris Nora Maria Lidwina, SH). …"
Dapatkan teks lengkap

ASPEK PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERMARTABAT DAN BERINTEGRITAS oleh Heni Hendrawati, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Muhammad Cahyo Yudhanto, Nico Sunarko Putra

"…Jenis penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan hukum primer yaitu  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 -02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. …"
Dapatkan teks lengkap

Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit oleh Cholidin Nasir

Dapatkan teks lengkap

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives) oleh Sri Mulyani

"…Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, berkaitan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi. …"
Dapatkan teks lengkap