EKSISTENSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DALAM UUD RI TAHUN 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru) oleh Nunik Nurhayati

"…Pengaturan mengenai KY Peru dalam Konstitusi dilakukan secara definitive, sehingga mengakibatkan kedudukannya yang sangat kuat dalam system ketatanegaraan Peru dan dibentuk sebagai lembaga yang independen, lepas dari segala pengaruh bahkan intervensi dari kekuasaan lain, termasuk kekuasaan kehakiman sekalipun.Maka, yang bisa dilakukan Indonesia adalah penguatan lembaga KY dalam melaksanakan wewenangnya dengan diatur dalam peraturan perundang-undanganagar keputusan Komisi Yudisial dalam penegakan etika hakim bersifat final dan mengikat tidak hanya berupa rekomendasi yang masihharus ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung…"
Dapatkan teks lengkap

REKONSTRUKSI KEWENANGAN KONSTITUSIONAL KOMISI YUDISIAL oleh Achmad Edy Subiyanto

Dapatkan teks lengkap

KONSEP PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEBAGAI LEMBAGA QUASI-PERADILAN DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN NASIONAL YANG SEHAT DAN ADIL oleh Muh. Risnain

Dapatkan teks lengkap

Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia dan Kekuatan Negara di Era Globalisasi oleh Bambang Irawan

"…Salah satu isu global yang yang menjadi perhatian adalah kemampuan Negara untuk memenuhi rasa keadilan dan keamanan (order, justice dan security) di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem dan lembaga peradilan berfokus pada tiga institusi yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. …"
Dapatkan teks lengkap

DESAIN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA INTEGRATIF DI BAWAH MAHKAMAH KONSTITUSI oleh Sirajuddin Sirajuddin

"…Rekruitmen dan pengawasan hakim konstitusi perlu melibatkan Komisi Yudisial.…"
Dapatkan teks lengkap

ASPEK PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERMARTABAT DAN BERINTEGRITAS oleh Heni Hendrawati, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Muhammad Cahyo Yudhanto, Nico Sunarko Putra

"…Jenis penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan hukum primer yaitu  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 -02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. …"
Dapatkan teks lengkap

Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh Nuriyanto Ahmad Daim

"…Salah satu lembaga baru adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI), sehingga dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini, terdapat 4 (empat) pilar kekuasaan yang berkedudukan setara, yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudisial dan Lembaga Negara Khusus yang terdiri dari BPK, Ombudsman, Komnas HAM dan KPK. …"
Dapatkan teks lengkap

Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 oleh Taufiqurrohman Syahuri

Dapatkan teks lengkap

INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON HAKIM oleh Ikhsan Azhar

Dapatkan teks lengkap

Eksistensi Pengadilan HAM dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM oleh Nur Amin

"…IV/No-02/ Agustus/2011, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Internet : Loudewijk F. …"
Dapatkan teks lengkap