PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA oleh Vica J. E. Saija

Dapatkan teks lengkap

Analisis Yuridis Terkini Terhadap Tugas Common Law And Fidusia Direktur di Inggris, Amerika, Kanada Dan Indonesia oleh Yafet Yosafet Wilben Rissy

"…Intisari Artikel ini mendiskusikan peran Mahkamah Agung dalam mempertahankan asas supremasi konstitusi. …"
Dapatkan teks lengkap

MAHKAMAH AGUNG DAN SUPREMASI KONSTITUSI: DISKRESI YUDISIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG oleh Titon Slamet Kurnia

"…Tidak seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang tidak memiliki kekuatan mengikat. …"
Dapatkan teks lengkap

Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia dan Kekuatan Negara di Era Globalisasi oleh Bambang Irawan

"…Salah satu isu global yang yang menjadi perhatian adalah kemampuan Negara untuk memenuhi rasa keadilan dan keamanan (order, justice dan security) di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem dan lembaga peradilan berfokus pada tiga institusi yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. …"
Dapatkan teks lengkap

Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan oleh Dimas Prasidi

Dapatkan teks lengkap

Kedudukan BPN RI dalam Menghadapi Problematika Putusan Non-Executable Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI No... oleh Rani Arvita

"…Bagaimana Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.158/PK/TUN/2011 Sebagai putusan Non-Executable? …"
Dapatkan teks lengkap

Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap “Kriminalisasi” Kebijakan Pejabat Publik oleh Budi Suhariyanto

"…Selain itu untuk memperkuat solusi penyelesaian disparitas tersebut maka diperlukan juga penyusunan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung yang diperuntukkan bagi para hakim yang menangani perkara kriminalisasi kebijakan pejabat publik.…"
Dapatkan teks lengkap

EKSISTENSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DALAM UUD RI TAHUN 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru) oleh Nunik Nurhayati

"…Namun pada kenyataannya, pengertian mandiri disini tidak sepenuhnya mandiri karena berdasarkan UU Komisi Yudisial, kewenangan KY hanya sebatas memberikan rekomendasi terkait penegakan etika hakim kepada Mahkamah Agung (MA) untuk ditindaklanjuti. Konsekuensinya, pada tahun 2015 kemarin, dari 116 rekomendasi yang diberikan KY ke MA hanya 45 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh MA.Berbeda dengan  Negara Peru, KY dibentuk pada tahun 1993 seiring dengan amandemen terhadap konstitusinya karena dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpercayaan public terhadap peradilan, terutama independensi hakim. …"
Dapatkan teks lengkap

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA oleh Khoiruddin Nasution

"…Dari hasil kajian yang dilakukan, penulis menawarkan 5 (lima) solusi untuk menjamin dan melindungi hak pemeliharaan anak, yakni: (1) meningkatkan kesadaran hakim tentang pentingnya masalah perlindungan anak, (2) mensosialisasikan secara terus menerus Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat, (3) Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak ex officio dalam menyelesaikan kasus perceraian, (4)  suami dan isteri, baik atas kesadaran sendiri maupun atas perintah Negara, membuat asuransi  pendidikan anak, (5) Mengharuskan semua pasangan yang akan menikah untuk mengikuti Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim) sebagai bekal dalam mengharungi bahtera rumah tangga.…"
Dapatkan teks lengkap

E-GOVERNMENT DAN KORUPSI: STUDI DI PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA DARI PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN oleh Evi Maria, Abdul Halim

"…Sedangkan, korupsi diukur berdasakan kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah provinsi tahun anggaran 20110-2015, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung. Dengan menggunakan 112 sampel, studi ini menemukan bahwa penerapan e-Government berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya praktik korupsi di pemerintah daerah, Indonesia. …"
Dapatkan teks lengkap

Demonstrasi yang Dilakukan oleh Serikat Pekerja/Sertifikat Buruh, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum oleh Darwati *

"…Panggabean Hendry Pandapotan, Hukum Perikatan, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan- Putusan, Bandung: PT. …"
Dapatkan teks lengkap

Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan oleh Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita

Dapatkan teks lengkap

ANALISA YURIDIS PENYIMPANGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR oleh Teddy Minahasa Putra

"…Mitigation efforts are improving the law enforcement officers isntitutions; improving the judicial administration and justice management systems; imposing strict sanctions; conducting supervision; conducting a transparent service and treatment; socializing anti-corruption movement; and creating an anti-corruption culture and excellent public services.   Abstrak   Tulisan ini mengkaji penyimpangan penegakan hukum pada konflik lahan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/Pra.Per/2015.PN.Sby (kasus Notaris Nora Maria Lidwina, SH). …"
Dapatkan teks lengkap

Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit oleh Cholidin Nasir

Dapatkan teks lengkap

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives) oleh Sri Mulyani

"…Relating to a number of the misdemeanor in Indonesia, that involves the small communities which can be accessed by the public so that it make sympathy of society and then give them advocation. …"
Dapatkan teks lengkap

KELEMAHAN YURIDIS FORMAL PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA MELALUI TELECONFERENCE SAAT PANDEMI COVID-19 oleh I Made Wirya Darma

"…Sebagai respons cepat Mahkamah Agung dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. …"
Dapatkan teks lengkap

Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019 oleh Nanci Yosepin Simbolon

Dapatkan teks lengkap

ASPEK PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERMARTABAT DAN BERINTEGRITAS oleh Heni Hendrawati, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Muhammad Cahyo Yudhanto, Nico Sunarko Putra

"…Jenis penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan hukum primer yaitu  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 -02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. …"
Dapatkan teks lengkap

PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM: ANTARA KEPASTIAN DAN KEADILAN oleh Yayang Susila Sakti

"…But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. …"
Dapatkan teks lengkap

LEGALITAS SUBJEK HUKUM YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM (Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan) THE... oleh Taufik H . Simatupang

"…Pendirian yayasan di Indonesia sebelum tahun 2001 hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. …"
Dapatkan teks lengkap