Promosi Makanan Halal di Kota Taipei, Taiwan oleh Mochamad Novi Rifa’i

"…Halal food merupakan nilai dan norma yang terdapat dalam Hukum Islam terutama yang sangat erat hubungannya dengan perlindungan konsumen, Labelisasi halal sendiri di Kota Taipei Taiwan di keluarkan oleh Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA), Taipei Grand Mosque, CMA dan perorangan muslim. …"
Dapatkan teks lengkap

PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH NEGARA DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PADA KAJIAN HUKUM PRIVAT oleh Ronald Saija

"…Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Campur tangan negara ke dalam bidang ekonomi sosial, termasuk hukum kontrak adalah untuk membuat peraturan, menyelenggarakan pemerintahan dan fungsi mengadili dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Sila ke 5 Pancasila; dan 2) Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu doktrin dalam pandangan pengadilan masih secara terbatas dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan kontrak kredit, sedangkan pada kontrak perlindungan konsumen, ketika terjadi benturan kepentingan di antara para kontraktan meskipun telah dikualifisir sebagai penyalahgunaan keadaan, namun dijadikan dasar-dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.…"
Dapatkan teks lengkap

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PANGAN HASIL REKAYASA GENETIKA DI INDONESIA oleh Yuliati Yuliati

"…Abstrak Beredarnya produk pangan hasil rekayasa genetika di pasaran, berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen produk tersebut, padahal konsumen memiliki hak atas keamanan pangan dan hak untuk mendapat informasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artikel ini adalah hasil penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. …"
Dapatkan teks lengkap

Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial Di Indonesia oleh Dwi Fidhayanti

"…Satgas Waspada Investasi dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerjasama dengan Kominfo berwenang menindak layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial illegal. …"
Dapatkan teks lengkap

The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers oleh Deviana Yuanitasari

"…This research discusses the protection given by notary in the drafting process of standard contract based on Law No 8 of 1999 on Consumer Protection (Undang-Undang Perlindungan Konsumen - UUPK) and Law No. 2 of 2014 on the Rules of Notary Profession (Undang-Undang Jabatan Notaris - UUJN). …"
Dapatkan teks lengkap

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Terkait Tiket Pesawat Yang Dibatalkan Maskapai Penerbangan Masa Pandemi Covid-19 oleh Ferdiana Mailawati, Sri Wahyuni

"…Metode Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang yakni peraturan-peraturan terkait perlindungan konsumen dan penerbangan yang berlaku di Indonesia. …"
Dapatkan teks lengkap

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KOORPORASI YANG MEMPRODUKSI KOSMETIK PALSU MEMBAHAYAKAN KESEHATAN KONSUMEN oleh antoni antoni

"…Walaupun telah ada berbagai ketentuan yang mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun tetap saja pelaku-pelaku curang memproduksi kosmetik palsu/illegal yang membahayakan. …"
Dapatkan teks lengkap

EMPOWERING SOCIALPRENNEUR DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK ASMA’UL HUSNA: SPIRIT MANAJEMEN PEMBERDAYAAN SOCIALPRENNEUR DALAM MENGASAH SOCIAL INTELLEGENCE oleh Muhammad Sarip, Rinol Sumantri

"…Hasilnya menunjukkan bahwa Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Danurejan Yogyakarta masih terdapat kecurangan-kecurangan di dalam praktiknya dan melanggar Undang-undang perlindungan konsumen. Dalam menjalankan usaha dan kegiatan bisnis, Indomaret dan Alfamart di kecamatan Danurejan belum banyak memahami dan mempraktikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan pada Al Quran dan Hadis. …"
Dapatkan teks lengkap

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN oleh Rati Maryani Palilati

"…Hasil penelitian menunjukkan Pertama perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/ 2014, serta dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.07 /2014. …"
Dapatkan teks lengkap

AZAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM SENGKETA PENJAMINAN PENGEMBALIAN MODAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN WAKALAH BIL ISTITSMAR oleh Mardi Candra Mardi

"…Jenis Penelitian ini bersifat normatif law dengan pendekatan deskriptif-komparatif dengan memaparkan seluruh bahan hukum dan membandingkannya dengan norma pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hukum pembuktian terbalik dalam fatwa DSN ini karena pengelola modal merupakan pihak yang lebih aktif dan mengetahui dalam mengembangkan bisnis sehingga memiliki tanggungjawab mutlak (strict liability) atas segala kesalahan dan kelalaian dalam mengelola projek yang dijalankan.   …"
Dapatkan teks lengkap

Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal oleh Damos Wiratua Tampubolon, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat

"…Pertanggungjawaban pelaku usaha/perusahaan sekuritas akibat kerugian yang dialami investor pengguna aplikasi saham online selain diatur dalam UU Pasar Modal juga diatur dalam UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan POJK No. 1/POJK.07/2013. …"
Dapatkan teks lengkap

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global oleh Dewi Sulistianingsih, Melliniarini Dibura Utami, Yuli Prasetyo Adhi

"…Negara telah mengatur mengenai perlindungan dalam transaksi e-commerce yaitu melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen. Transaksi E-Commerce tanpa batas yang melampaui perbedaan regional jika terjadi dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, expert judgement, dan arbitrase. …"
Dapatkan teks lengkap

PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS PENJUALAN DATA NASABAH BANK oleh Emma Sandi

"…<span>Hasil penelitian menemukan bahwa Perlindungan hukum nasabah atas penjualan <span>data nasabah bank dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum tersebut sudah diatur <span>dengan adanya SEOJK Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan <span>Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, dan POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang <span>Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pelaksanaan pengawasan OJK <span>terhadap kewajiban kerahasiaan atas penjualan data nasabah bank dalam hal ini dilihat <span>dari sisi pengawasan <span><em>market conduct </em><span>jasa keuangan perbankan oleh OJK, secara <span>keseluruhan sudah dilaksanakan oleh Kantor OJK, namun belum dilaksanakan <span>sepenuhnya oleh OJK di wilayah/daerah seperti OJK kabupaten/kota.…"
Dapatkan teks lengkap

Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan oleh Edy Nurcahyo

"…Tujuan pengawasan adalah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. …"
Dapatkan teks lengkap

TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG oleh Rani Apriani, Imanudin Affandi

"…Tanggung jawab bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah timbul karena telah terjadi pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. …"
Dapatkan teks lengkap

SENGKETA LEASING DALAM KONTEKS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN oleh Misnar Syam, Zahara Zahara, Devianty Fitri, Neneng Oktarina

"…Adapun sarannya adalah Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen terutama tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya. …"
Dapatkan teks lengkap

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA oleh Sabungan Sibarani

"…Aspek perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik oleh dokter berdasarkan hukum Indonesia, yaitu: (1) secara preventif: dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktik, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) dan secara represif: dengan adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian, baik sanksi administratif dan sanksi pidana.    …"
Dapatkan teks lengkap

MEREFLEKSIKAN KEADILAN BAGI KONSUMEN TERKAIT KEPATUTAN PROMOSI TRANSAKSI NON-TUNAI oleh Winda wijayanti

"…Abstrak Meskipun terdapat Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah berlaku selama 20 tahun, beberapa Peraturan Pemerintah untuk perlindungan hukum bagi konsumen, dan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 3 kali, namun materi UUPK belum pernah dibatalkan atau mengalami perubahan. …"
Dapatkan teks lengkap

Pengaruh Harga Bensin terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia oleh Eny Kusdarwati, Djoni Hartono

Dapatkan teks lengkap

Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya degan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat oleh Muhamad Amirulloh, Aneke Putri Kusmawati

"…Penelitian ini menunjukan bahwa teori hukum perlindungan konsumen menerapkan framing, meta tags, dan/atau deep linking menggabungkan teori perlindungan merek tradisional dengan teori kepentingan. …"
Dapatkan teks lengkap