Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021: Perspektif Tipologi KUA di Kabupaten Kutai Timur oleh Edy Subagyo, Bambang Iswanto, Maisyarah Rahmi Hs

Dapatkan teks lengkap

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 79/E/KPT/2023, tanggal 11 Mei 2023 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah periode I Tahun 2023 oleh LPPM, LPPM

Dapatkan teks lengkap

Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang–Undangan oleh Nevey Varida Ariani

"…Dalam penegakkan hukum anak berkewarganegaran ganda terbatas berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait  KTP elektronik seumur hidup pada usia 18 tahun dan ketentuan perundang-undangan tentang memilih kewarganegaraan di usia maksimal 21 tahun. …"
Dapatkan teks lengkap

Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana oleh Yuliyanto Yuliyanto

"…Hasil penelitian merekomendasikan beberapa hal yaitu: (1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan agar segera membuat dan menyelesaikan draf Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pelayanan tahanan; (2) Aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, hakim/ petugas pengadilan, dan petugas Rutan/Lapas) perlu meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas terkait pelayanan tahanan; dan (3) Kementerian Keuangan agar membuat regulasi/surat edaran terkait dengan besarnya jumlah anggaran untuk pemberian makan para tahanan, baik di Kepolisian, KPK, maupun di Rumah Tahanan Negara, sehingga tidak bervariasi besarannya; dan (4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka pengembangan kompetensi bagi petugas Rutan/ Lapas dalam melaksanakan pelayanan tahanan, serta memaksimalkan kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka memberikan bantuan hukum.…"
Dapatkan teks lengkap

Restrukturisasi peran BUMN: Tinjauan ideologis dan ekonomis oleh Bacelius Ruru

Dapatkan teks lengkap

Restrukturisasi peran BUMN: Tinjauan ideologis dan ekonomis oleh Bacelius Ruru

Dapatkan teks lengkap

Restrukturisasi peran BUMN: Tinjauan ideologis dan ekonomis oleh Bacelius Ruru

Dapatkan teks lengkap

Restrukturisasi peran BUMN: Tinjauan ideologis dan ekonomis oleh Bacelius Ruru

Dapatkan teks lengkap

EVALUASI ERROR KWH METER ANALOG PENGUKURAN LANGSUNG DENGAN METODE PENERAAN WAKTU PADA LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK ELEKTRO POLITEKNIK NEGERI BALI oleh Djoko Suhantono, I Made Sumerta Yasa, Kadek Amerta Yasa

"…Hal ini tidak sesuai ketentuan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.…"
Dapatkan teks lengkap

Benda Cagar Budaya Dan Situs: Sebuah Tinjauan Yuridis oleh Dendi Eka Hartanto S.

"…Contoh kongkritnya terdapat Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0248/Fl.IV/J.93 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Benda Cagar Budaya. …"
Dapatkan teks lengkap

Benda Cagar Budaya Dan Situs: Sebuah Tinjauan Yuridis oleh Dendi Eka Hartanto S.

"…Contoh kongkritnya terdapat Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0248/Fl.IV/J.93 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Benda Cagar Budaya. …"
Dapatkan teks lengkap

Management of Islamic Education on Indonesian Language Learning for Foreign Speaker Program oleh Siti Isnaniah, Fauzan Mustofa

"…The result of the research showed that BIPA management conducted by PTKI institutions and Al-Azhar university, Egypt in terms of institution, curriculum, language teachers, language learners, evaluation have applied islamic perspective (Aqeeda and Sharia) and Islamic values which are compatible with the regulation set by Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Directorate General for Islamic Education) Number 6244 Year 2019. …"
Dapatkan teks lengkap

Memahami Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak Badan oleh Lis Indayani

"…Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengajuan permohonan PKP pada KPP Pratama di Sidoarjo tidak menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 namun menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.03/2017 sebagai dasar hukumnya.…"
Dapatkan teks lengkap

Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (Ppn) Karangantu - Banten, Indonesia oleh Agus Suherman, Herry Boesono, Faik Kurohman, Abdul Kohar Muzakir

"…Penilaian kinerja terhadap 27 kriteria berpedoman keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2015 menunjukkan bahwa kinerja operasional PPN Karangantu selama Oktober 2019- Januari 2020 berkinerja Baik. …"
Dapatkan teks lengkap

Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana oleh Haryono Haryono

"…Pelaksanaan penempatan narapidana di Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan yang sudah memasuki masa asimilasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 Tahun 2013. …"
Dapatkan teks lengkap

IMPLEMENTASI MODEL KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH SESUAI PERDIRJEN 7327/B.B1/HK/03.01.2023 DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM oleh Rosyida Nurul Anwar

"…Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) telah mengeluarkan dan menetapkan kompetensi yang tepat sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala sekolah. …"
Dapatkan teks lengkap

Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah) oleh Hendra Wijayanto, Oni Lestari

"…Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani pada petani nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, berlandasakan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 11/Kpts/SR.310/30/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020. …"
Dapatkan teks lengkap

Studi Awal Perencanaan Jumlah Kebutuhan BTS dalam Penerapan Menara Bersama Telekomunikasi di Kota Palangka Raya oleh Ari Gunadi Palilu

"…Dalam pembangunan menara telekomunikasi tentunya harus memperhatikan beberapa syarat-syarat umum seperti yang terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum Nomor:06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi, yang salah satu syaratnya ialah harus memperhatikan aspek estetika ruang. …"
Dapatkan teks lengkap

Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) oleh Fransiska Hildawati Tambunan

"…Sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi semua persyaratan baik materiil maupun administatif, serta telah mendapat Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengangkatan anak ini menimbulkan akibat hukum khususnya dalam status kewarganegaraan anak.…"
Dapatkan teks lengkap

Studi Pengembangan Model Pengukuran Kinerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio oleh Iman Sanjaya

"…Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal SDPPI yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. …"
Dapatkan teks lengkap