Hasil Pencarian - "daerah pemilihan"

Alternatif pencarian:

  • Menampilkan 1 - 15 hasil dari 15
Perbaiki Hasil
  1. 1
  2. 2

    Kewenangan Penetapan Bakal Calon Legislatif Untuk Suatu Daerah Pemilihan Di Aceh oleh Amzar Ardiyansyah, M. Nur, Mahfud Abdullah

    Diterbitkan 2020-08-01
    "…Penyelenggara pemilu memiliki kewenangan menetapkan bakal calon legislatif untuk suatu daerah pemilihan, peraturan yang berlaku di Aceh berbeda dari daerah lain karena selain berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum juga berlaku ketentuan kekhususan Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, komisi pemilihan umum memiliki kewenangan membentuk peraturan dan keputusan KPU.…"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  3. 3
  4. 4
  5. 5

    ANALISIS REPRESENTASI SUBSTANTIF ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE 2014-2019 oleh Nurul Asnawiah, Titin Purwaningsih

    Diterbitkan 2020-06-01
    "…Tanggapan 80 responden dari Daerah Pemilihan masing-masing anggota legislatif perempuan menunjukkan lebih dari setengan responden (63,75%) menyatakan belum puas dengan kinerja anggota legislatif perempuan, dan kurang dari setengah responden (41,45%) menyatakan bahwa anggota legislatif perempuan sudah mengakomodir kepentingan perempuan. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  6. 6

    Split Ticket Voting: Menumbuhkan Kegairahan Politik Lokal? oleh Ratri Istania

    Diterbitkan 2014-01-01
    "…Keywords: Split-ticket Voting, Partai Politik, Calon Legislatif, Pemilih, Politik Lokal, Daerah pemilihan, Pemekaran, Redistricting.…"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  7. 7

    ANALISIS KOMPARATIF REKRUITMEN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK STUDI KASUS PDIP DAN PKS KOTA SURAKARTA oleh Cholida Eka Anggraini, Joko Sutarso

    Diterbitkan 2017-01-01
    "…Sedangkan PKS menggunakan pemilihan umum internal kader di setiap daerah pemilihan untuk menentukan calon legelatif. Hal ini diyakini bahwa setiap kader pada daerah pemilihan telah mengetahui dengan baik kinerja kader lainnya yang berada dalam satu wilayah.…"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  8. 8

    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI DAERAH oleh Dessy Agustina Harahap

    Diterbitkan 2017-08-01
    "…Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  9. 9

    IMPLEMENTASI ALGORITMA LINK PREDICTION UNTUK MENCARI KESAMAAN ANTARA CALON LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM INDONESIA 2019 oleh Ghiffari Assamar Qandi, Nur Aini Rakhmawati

    Diterbitkan 2022-10-01
    "…Atribut yang digunakan untuk mencari nilai kesamaan adalah daerah asal, daerah pemilihan, dan partai pengusung. Metode link prediction yang digunakan adalah Adamic-Adar Index, Jaccard Coefficient, dan Preferential Attachment. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  10. 10

    EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF: STUDI PENDAHULUAN PEMASARAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA oleh Kurnia Perdana

    Diterbitkan 2019-07-01
    "…Namun mencetaknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih harus mempertimbangkan luasnya daerah pemilihan. Agar program kampanye lebih efektif dan efisien, penting dilakukan evaluasi efektivitas alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  11. 11

    FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH oleh Ria Aini Rahmawati, Amir Mahmudi

    Diterbitkan 2017-05-01
    "…Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 dan website resmi Pemerintah Daerah.  Pemilihan sampel ini menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 73 Kabupaten/Kota. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  12. 12

    Fragmentasi Politik dan Habitus: Kasus Persaingan Sesama Calon Legislatif Etnis Tionghoa di Tiga Pemilu oleh Rudi Salam Sinaga, Adam Adam

    Diterbitkan 2021-10-01
    "…Permasalahan dalam studi ini terjadi persaingan yang semakin kuat antara sesama caleg etnis Tionghoa pada daerah pemilihan (dapil) sumatra utara (Sumut) 1 yang menimbulkan munculnya pertanyaan penelitian dalam studi ini mengapa caleg etnis Tionghoa memilih maju di dapil Sumut 1 dan bagaimana mobilisasi suara dilakukan?. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  13. 13

    DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA oleh Muksalmina Muksalmina, Muksalmina Muksalmina, Tasyukur Tasyukur, Nabhani Yustisi

    Diterbitkan 2023-07-01
    "…DPD merupakan Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 4 orang orang per provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat dengan tujuan untuk memperjuangkan daerahnya dikancah nasional berbeda halnya dengan DPR yang memperjuangkan hak rakyat secara umum walaupun dalam system pemilihannya di daerah pemilihan tertentu. Dalam UUD 1945 kewenangan DPD soft becameralism bukan strong bicameralism dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan bulan negara federal. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  14. 14

    Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh - Widayati

    Diterbitkan 2013-04-01
    "…Dalam rumusan Pasal 22E tersebut tidak terdapat rumusan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah  langsung bukanlah satu-satunya model demokrasi. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  15. 15

    Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Syofyan Hadi

    Diterbitkan 2023-02-01
    "…Kata kunci: demokratis; kepala daerah; pemilihan…"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel