APAKAH AUDIT INTERNAL BERPERAN DALAM PENCEGAHAN KORUPSI? oleh Rosidi Rosidi, Zaki Baridwan, Intan Lifinda Ayuning Putri

"…Adapun sampel penelitian adalah sejumlah aparatur sipil negara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. …"
Dapatkan teks lengkap

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN oleh Muhamad Nur Afandi, Ropen Sianipar

Dapatkan teks lengkap

INSTITUSIONALISASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI PEMERINTAH KOTA MALANG oleh Fransiska Iing Mariandini, Gugus Irianto, Nurkholis Nurkholis

"…Terjadinya isomorphism dibuktikan dengan: desakan formal dari aturan hukum dan desakan informal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim merupakan gejala coercive; pengadopsian penyusunan perjanjian kinerja Aparatur Sipil Negara sebagai gambaran mimetic; dan kerjasama antara KEMENPAN-RB, Pemprov Jatim, dan PT. …"
Dapatkan teks lengkap

Factors That Influence Intention to Do Whistleblowing oleh Jadyi Laksono, Sukirman Sukirman

"…Populasi yang digunakan yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung yang berjumlah 50 orang. …"
Dapatkan teks lengkap

ANOMALI KEHADIRAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM CAKRAWALA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA oleh Legina Nadhila Qomarani

"…Hadirmya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang secara sekuensial menghadirkan PPPK dalam cakrawala kepegawaian di Indonesia merupakan langkah Pemerintah dalam upaya mereformasi birokrasi. …"
Dapatkan teks lengkap

Analisis Sentimen terhadap Penggunaan Aplikasi MySAPK BKN di Google Play Store oleh Raksaka Indra Alhaqq, I Made Kurniawan Putra, Yova Ruldeviyani

"…Dalam mewujudkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data ASN di Indonesia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi pemerintah pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu melakukan pengelolaan data secara akurat, terkini, dan terintegrasi melalui aplikasi MySAPK berbasis Android. …"
Dapatkan teks lengkap

Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA): Sebuah Tinjauan HAM oleh Asep Mulyana

Dapatkan teks lengkap

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN SIKAP DEMOKRASI PESERTA DIKLAT PRAJABATAN DI PROVINSI BALI oleh Rusmulyani Ketut

Dapatkan teks lengkap

Analisa Hukum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil yang Profesional (Kasus Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) oleh Momon Mulyana

"…Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pernerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. …"
Dapatkan teks lengkap

THE FILLING OF PRATAMA HIGHER LEADERSHIP POSITIONS TO STRENGTHEN BUREAUCRACY REFORM IN THE PERSPECTIVE OF PERFORMANCE RESPONSIBILITY OF THE STATE CIVIL APPARATUS IN BATAM CITY COVE... oleh Fadlan

"…Abstrak Tujuan artikel ini adalah menganalisis kedudukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, dan mengkritisi mekanisme dan pelaksanaan proses pemenuhan Jabatan Pimpinan Utama (JPT) dan membangun Model Birokrasi yang digunakan Aparatur Sipil Negara (ANS) untuk mendorong Perspektif Akuntabilitas Kinerja guna meningkatkan Good Governance dan Clean Government. …"
Dapatkan teks lengkap

Evaluasi Dan Pengembangan Model Coaching Dalam Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pada Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Di Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatiha... oleh Dayat Nurhayat

Dapatkan teks lengkap

Equal Employment Opportunity in Indonesia: Antecedent of Human Resources Management Practices and Service Performance of Government Employees in Tanjungpinang oleh Wayu Eko Yudiatmaja

"…Survei dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sebanyak 258 pegawai memberikan respon terhadap penelitian ini. …"
Dapatkan teks lengkap

Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak oleh Shafiera Amalia

Dapatkan teks lengkap

Kinerja Implementasi dan Inovasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang oleh Ahmad Sururi

Dapatkan teks lengkap

LEVEL LITERASI DIGITAL DAN DIGITAL MASTERY, STUDI ANALISIS KESIAPAN BPOM DALAM MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DIGITAL oleh Perdhana Ari Sudewo

"…Transformasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) terus dilakukan di Indonesia, termasuk dalam pengembangan kompetensi ASN. …"
Dapatkan teks lengkap

Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 oleh Fatkhurohman Fatkhurohman, Nalom Kurniawan

"…Keempat tolok ukur tersebut adalah (1) nebis in idem dengan Putusan MK yang terdahulu yakni Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006; (2) munculnya ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam delik korupsi formiil sehingga diubah menjadi delik materiil; (3) relasi/harmonisasi antara frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam pendekatan pidana pada UU Tipikor dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP); dan (4) adanya dugaan kriminalisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam UU Tipikor. …"
Dapatkan teks lengkap

Kajian Empiris Peran Pembimbing Sebagai Coach, Mentor Dan Konselor Untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta dalam Menyusun dan Melaksanakan Aktualisasi (Studi Kasus Pada Pelatihan Das... oleh Nurlia Nurlia

Dapatkan teks lengkap

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang di Era Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode E-Learning Dan Blended Learning oleh Deni Santo, Bambang Gunawan, Kariyono Kariyono, Toto Hernawo

"…Dalam era pandemi Covid-19 ini tidak membatasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus meningkatkan kapasitas SDM di bidang penataan ruang baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah, akademisi, maupun praktisi agar mampu memahami dan menyusun produk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas dan tepat waktu dengan mengikuti Pelatihan Dasar penyusun RDTR tingkat dasar yang telah menggunakan metode e-learning dan RDTR Menengah metode blended learning (gabungan e-learning dan tatap muka/distance learning). …"
Dapatkan teks lengkap

Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah oleh Tri Wahyuni, Tri Noor Aziza

"…No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.Dari hasil analisa penelitian, yang harus dilakukan oleh Balitbangda untuk melakukan upaya penguatan terhadap organisasinya berdasarkan PP No. 38 tahun 2017 antara lain: memberi input terhadap kriteria inovasi daerah, menjadi Koordinator Tim Independen atas inisiatif Inovasi daerah yang berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, dan Perangkat Daerah. Balitbangda harus memiliki kemampuan untuk berpikir dan bekerja cepat. karena waktu untuk evalusi terhadap inisiatif inovasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.Balitbangda Kota samarinda juga harus melakukan pembenahan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. …"
Dapatkan teks lengkap

KEDUDUKAN TENAGA HONORER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014( Studi Di Lingkungan Pem... oleh Baiq Sriastuti

"…Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan dikaji dari aspek-aspek yang mengatur tentang Tenaga Honorer dan Aparatur Sipil Negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan analisa deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif. …"
Dapatkan teks lengkap