PERANCANGAN EMULATOR KTP ELEKTRONIK BERBASIS JAVA CARD UNTUK MENDUKUNG PENGUJIAN FUNGSIONALITAS PEMBACA KTP ELEKTRONIK INDUSTRI NASIONAL oleh Wahyu Cesar, Fito Wigunanto Herminawan

"…Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 menerangkan bahwa pengujian teknologi perlu dilakukan terhadap perangkat pembaca KTP elektronik dalam rangka verifikasi kesesuaian terhadap spesifikasi teknis serta verifikasi fungsionalitas dan kinerja perangkat pembaca KTP-el. …"
Dapatkan teks lengkap

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PEMBERIAN HIBAH KEPADA DESA PAKRAMAN oleh Gde Agus Erry Sukresna Arna

"…Untuk mengatasi kesimpangsiuran tentang objek penerima dana hibah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14  Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. …"
Dapatkan teks lengkap

ANALISIS KONDISI SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL KAMPUNG LALANG DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN oleh Rosni Rosni, Muhammad Arif, Herdi Herdi

"…Sedangkan prasaranapelayanan kesehatan tidak tersedia sehingga tergolong kedalam kategori buruk.Kondisi sarana dan sarana pasar ini belum sesuai dengan ketetapan dan peraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 tahun 2012, tentang Pengelolaan danPemberdayaan Pasar tradisional, karena beberapa indikator sarana dan prasarana pasaryang ada belum berfungsi sebagaimana peruntukannya. …"
Dapatkan teks lengkap

Delimitasi Batas Pengelolaan Laut menurut Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 (Studi Kasus: Provinsi Maluku Utara) oleh Haris Hakim Prasetyo, Khomsin Khomsin, Danar Guruh Pratomo

"…Terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang mengacu kepada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. …"
Dapatkan teks lengkap