Kedudukan majelis permusyawaratan rakyat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia oleh Anang Priyanto

Dapatkan teks lengkap

Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Harry Setya Nugraha

Dapatkan teks lengkap

Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi oleh Hanif Fudin

Dapatkan teks lengkap

Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Melalui Politik Hukum Haluan Negara oleh Sutan Sorik, Dian Aulia

Dapatkan teks lengkap

Analisis Language Game terhadap Penggunaan Istilah 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Hastangka Hastangka, Armaidy Armawi, Kaelan Kaelan

Dapatkan teks lengkap

Kewenangan Uji Material (Judicial Review) terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi oleh Lintang Galih Pratiwi

Dapatkan teks lengkap

Paradigmatic Reverse in the Legal Policy of the Notion of Deliberative Democracy from People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat) to Village (A Preliminary Study) oleh Inna Junaenah

Dapatkan teks lengkap

Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia oleh FIRMAN MANAN

"…Terlebih, tidak terlihat adanya peran yang signifikan dari dua kamar lain di badan legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam memoderasi konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. …"
Dapatkan teks lengkap

Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia oleh Azis Budianto

"…Semarang: Aneka Ilmu, 1993. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998. …"
Dapatkan teks lengkap

Dewan Perwakilan Daerah Kewenangan Mengusulkan Tanpa Legislasi oleh Anwar Jasir

"…Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk menerangkan bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan untuk mengusulkan namun tidak memiliki kewenangan legislasi. …"
Dapatkan teks lengkap

Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif oleh Khairul Fahmi

"…Awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang  Dasar”. ... …"
Dapatkan teks lengkap

Pemilihan Presiden Dan Penciptaan Mekanisme 'Checks and Balances': Menuju Penciptaan Sistem Presidensial Murni oleh Afan Gaffar

"…The attempt to question the legitimacy of President Abdurrahman Wahid has led to reemergence of the idea of having a direct election for the filling the President post, instead of having an indirect election, namely through the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat or MPR). This article rejects the idea of engaging in a constitutional reform on a reactive for a short terms interest. …"
Dapatkan teks lengkap

COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE BROAD GUIDELINES OF STATE POLICY AND THE MEDIUM‐TERM DEVELOPMENT PLAN oleh Syaiful Anwar

"…From this study, it was found that in general, the BGSP made by the People's Consultative Assembly (PCA) or Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) had a greater relative superiority when compared to the MDP made by the Government of the Republic of Indonesia.…"
Dapatkan teks lengkap

Social Change Agricultural Community Society Community Development Industry in the District Tamalate Makassar oleh Mohammad Mulyadi

Dapatkan teks lengkap

The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia oleh Luthfi Widagdo Eddyono

"…The amendment of 1945 Constitution was stipulated and conducted gradually and became one of the agendas of the Meetings of the People’s Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat) from 1999 until 2002. It happened after the resignation of President Soeharto on May 21, 1998, that already in power for almost 32 years. …"
Dapatkan teks lengkap

IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina) oleh Syofyan Hadi

"…Apabila terbukti, maka impeachment diputus oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan di Amerika Serikat dan Filipina, proses impeachment diawali dengan penyampaian Article of Impeachment oleh House of Representative kepada Senate. …"
Dapatkan teks lengkap

REFORMULASI KETATANEGARAN INDONESIA oleh Zulkarnain Zulkarnain

"…Konstitusi ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden. …"
Dapatkan teks lengkap

REFORMULASI KETATANEGARAN INDONESIA oleh Zulkarnain Zulkarnain

"…Konstitusi ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden. …"
Dapatkan teks lengkap

REFORMULASI KETATANEGARAN INDONESIA oleh Zulkarnain Zulkarnain

"…Konstitusi ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden. …"
Dapatkan teks lengkap

Restoring Indonesia’s (Un)Constitutional Constitution: Soepomo’s Authoritarian Constitution oleh Abdurrachman Satrio

"…By contrast, the Majelis Permusyawaratan Rakyat (People’s Consultative Assembly) who was in charge of the four amendments to the 1945 Constitution had a greater democratic legitimacy compared to the drafters of the original Constitution given that they were elected through the 1999 elections. …"
Dapatkan teks lengkap