Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children’s Human Rights oleh M. Nur Syafiuddin

Dapatkan teks lengkap

Regulation And Institutional Arrangement Of Village-Owned Enterprises After The Work Creation Era Applied oleh Rahmat Teguh Santoso Gobel, Mohamad Hidayat Muhtar, Viorizza Suciani Putri

Dapatkan teks lengkap

Post-Divorce Child’s Nafaqah Māḍiyah: An Analysis of the Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights oleh Firdaus Firdaus, Ismail Ismail, Busyro Busyro, Endri Yenti, Mohd Nasran Mohamad

Dapatkan teks lengkap

Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Dudu Duswara Machmudin

Dapatkan teks lengkap

Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010 oleh Abdul Hadi Ismail

"…Kekosongan hukum tersebut kemudian mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan untuk memberikan bagian harta dari suami/istri non muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. …"
Dapatkan teks lengkap

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan oleh Susana Andi Meyrina

"…Dalam isi jurnal ini, bagaimana Hak Asasi Manusia dilaksanakan pada penerapan proses peradilan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara Pelindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, terkait surat edaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana biaya ringan (PERMA). …"
Dapatkan teks lengkap

ANALISA YURIDIS PENYIMPANGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR oleh Teddy Minahasa Putra

"…Abstrak   Tulisan ini mengkaji penyimpangan penegakan hukum pada konflik lahan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/Pra.Per/2015.PN.Sby (kasus Notaris Nora Maria Lidwina, SH). …"
Dapatkan teks lengkap

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN ASET YAYASAN KEAGAMAAN YANG DIPEROLEH MELALUI HIBAH BERSYARAT TANPA AKTA OTENTIK (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013) oleh Mariano Putra Prayoga Sumangkut, Ghansham Anand

"…Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2016 K/Pdt/2013 menolak permohonan kasasi dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan menyatakan objek sengketa adalah milik almarhum orang tua penggugat, meskipun semasa hidupnya orang tua penggugat telah menghibahkan secara bersyarat obyek sengketa kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah. …"
Dapatkan teks lengkap

Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3790 K/PID.SUS/2020) oleh Leonard Domingo

"…Yaitu penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 dalam putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap Terdakwa/Narapidana Prasetyo Febriono. …"
Dapatkan teks lengkap

Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Muhammad Reza Adiwijana

Dapatkan teks lengkap

ASPEK PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERMARTABAT DAN BERINTEGRITAS oleh Heni Hendrawati, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Muhammad Cahyo Yudhanto, Nico Sunarko Putra

"…Jenis penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan hukum primer yaitu  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 -02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. …"
Dapatkan teks lengkap

Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian oleh A Hasyim Nawawie

"…Peradilan Agama telah berfungsi sebagai layaknya lembaga peradilan pada umumnya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia Mahkamah Agung dituntut memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan lewat putusan pengadilan di bawahnya (litigasi). …"
Dapatkan teks lengkap

ANOTASI PUTUSAN DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN KASASI oleh Taufik Maulani

"…Penelitian ini berfokus pada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 579/K/AG/2010 tentang Penye­lesaian Sengketa Waris. …"
Dapatkan teks lengkap

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN DI INDONESIA (STUDI DI MAHKAMAH AGUNG RI) oleh Raditya F. Rifandhana

"…Pembentukan dan pembinaan pengadilan militer pertempuran dilakukan oleh kewenangan mahkamah agung yang bekerja sama dengan panglima TNI dengan suatu Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Panglima TNI Nomor: KMA /065A/SKB/IX/2004 Nomor: Skep/420/IX/2004 Tentang Kerja Sama Dalam Pembinaan Personel Militer Bagi Prajurit TNI Yang Bertugas Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Militer, tujuan meliputi: a. …"
Dapatkan teks lengkap

Kewenangan Penarikan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Asing oleh Evita Isretno

"…Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2004 tanggal 31 Maret 2005. …"
Dapatkan teks lengkap

Kedudukan BPN RI dalam Menghadapi Problematika Putusan Non-Executable Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI No... oleh Rani Arvita

"…Bagaimana Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.158/PK/TUN/2011 Sebagai putusan Non-Executable? …"
Dapatkan teks lengkap