Istilah yang Digunakan Gubernur Sumatera Barat dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 oleh Ria Febrina, Sri Wahyuni

Dapatkan teks lengkap

Relasi Birokrat dan Politisi Dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Rika Yanita Susanti, Khairul Fahmi

Dapatkan teks lengkap

Upaya Depolitisasi Birokrasi oleh Birokrasi Pemerintah Kota Padang Melalui Pemilu Gubernur Sumatera Barat 2020 oleh Tommy TRD, Aidinil Zetra, Asrinaldi Asrinaldi

"…Penelitian ini bertujuan menganalisa dan menggambarkan upaya depolitisasi birokrasi yang dilakukan oleh birokrasi Pemerintah Kota Padang melalui penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumbar) 2020. Berangkat dari politisasi birokrasi yang dinilai terlalu kuat di Pemerintah Kota Padang pada masa kepemimpinan Walikota Mahyeldi, struktur birokrasi Pemerintah Kota Padang berupaya melepaskan diri dari politisasi birokrasi yang terlalu kental tersebut (mencapai depolitisasi birokrasi) dengan memanfaatkan Pilgub Sumbar tahun 2020 untuk mengganti kepemimpinan Walikota Padang dan melepaskan tekanan politik birokrasi di bawah kepemimpinan Walikota baru, Hendri Septa. …"
Dapatkan teks lengkap

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KEPALA DESA YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto) oleh Susi Delmiati, Roy Suganda Putra Sinurat

"…Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah pertama, Subjek/Pelaku dimana subyeknya hanya orang- orang tertentu. …"
Dapatkan teks lengkap

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMANFAATAN RUANG LAUT SECARA MENETAP TANPA IZIN OLEH DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR oleh Irwandi Idham

"…Peraturan di Sumatera Barat ini didukung oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir. …"
Dapatkan teks lengkap

STRATEGI PENGUATAN KEMANDIRIAN BLUD-SMK MELALUI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI TARIF PRODUK SMKN DI SUMATERA BARAT oleh Sanda Patrisia Komalasari, Rayna Kartika, Silmi Silmi, Fitriyeni Oktavia

"…Hasil Luaran dari kegiatan ini adalah lampiran formula dan contoh perhitungan tarif produk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMKN yang dilampirkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat.…"
Dapatkan teks lengkap

Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat) oleh Laurensius Arliman Simbolon

"…Dalam penelitian ini juga dikemukakan kasus penyelesaian konflik antar umat beragama, yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri terkait dengan rumah ibadah, dimana Komnas HAMkurang memiliki sikap terhadap hal ini. …"
Dapatkan teks lengkap