Hasil Pencarian - "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"

  1. 21

    Implementasi Algoritma Text Mining dan Cosine Similarity untuk Desain Sistem Aspirasi Publik Berbasis Mobile oleh Rismayani Rismayani, Hasyrif SY, Tommy Darwansyah, Irsan Mansyur

    Diterbitkan 2022-08-01
    "…Selama ini sebagian besar masyarakat masih sulit menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dan mendapatkan masukan atas aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  2. 22

    Sistem Informasi Geografis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru oleh Akmar Efendi, Hary Prayogo

    Diterbitkan 2017-08-01
    "…Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  3. 23

    Pemilihan Walikota Malang Rasa Korupsi oleh Unti Ludigdo

    Diterbitkan 2019-05-01
    "…Pada pemilihan 2018 dua pasangan calon [paslon] yang terjerak korupsi ditambah dengan 41 anggota dewan perwakilan rakyat daerah [DPRD]. Pilwali rasa korupsi karena terjadi menjelang pelaksanaan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal tiba-tiba KPK membongkar perilaku korupsi yang melibatkan banyak aktor pejabat daerah. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  4. 24

    PERANSERTA MASYARAKAT DI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH oleh ahmad Saleh

    Diterbitkan 2014-06-01
    "…<p>Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah yang dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan pendekatan normatif disimpulkan bahwa, pertama, peranserta masyarakat dalam pembentukan perda merupakan salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah, baik dengan cara tertulis, lisan, ikut terlibat dalam diskusi atau seminar, kedua, DPRD tidak dapat menolak kehendak-kemauan masyarakat melaksanakan partisipasinya sesuai peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kearifan lokal.…"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  5. 25

    Dinamika Perempuan Berpolitik: Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Era Reformasi oleh Mochamad Parmudi, Tulus Warsito, Sidik Jatmika

    Diterbitkan 2018-10-01
    "…This research reveals the unique pheno­menon of PKS Kebumen's role in an electoral manner in the distribution of votes and seats in the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). The method of approach uses pheno­menological studies. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  6. 26

    Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan oleh Muhammad Ansori Lubis

    Diterbitkan 2020-12-01
    "…Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang membahas aspek hukum dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan (library research) yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pemerintah Kota Medan Beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan haruslah segera menerbitkan produk hukum daerah setingkat Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak di masa pandemi Covid-19.…"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  7. 27
  8. 28

    Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD oleh Asri Lasatu

    Diterbitkan 2020-07-01
    "…Peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu pembentukannya harus memenuhi standar legal drafting yang dimulai dari tahap perencanaan. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  9. 29
  10. 30

    MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS D.I. YOGYAKARTA) oleh Mailinda Eka Yuniza, Adrianto Dwi Nugroho

    Diterbitkan 2014-03-01
    "…Secara normatif, mekanisme PPAPBD merupakan suatu rangkaian prosedurpengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antaralain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD). Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme PPAPBD merupakan bentukpengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB).…"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  11. 31

    PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH oleh Yusdiyanto Yusdiyanto

    Diterbitkan 2014-03-01
    "…Partisipasi merupakan pemberian ruang terhadap hak masyarakat untuk memberi masukan dalam Prolegda, dengan secara bersamaan mewajibkan Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempermudah masukan mengenai Pembentukan Prolegda. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  12. 32

    Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance oleh Budiyono Budiyono

    Diterbitkan 2014-04-01
    "…<p>Berhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah.unsur –unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatf. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  13. 33

    Bonum Commune Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pohon oleh Tomy Michael

    Diterbitkan 2016-02-01
    "…Saran yang diambil yaitu bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dalam merencanakan peraturan daerah harus mengetahui hakikat utama peraturan daerah yang akan dibentuk dan teleologi apakah yang dikehendaki sehingga terciptalah keadilan hukum sebagai bonum commune, bagi Walikota Surabaya agar menunjukkan kemapanan posisi sebagai walikota Surabaya (posisi tawar yang tinggi) dalam hal ini dapat melakukan ketidaksetujuan terhadap perencanaan suatu peraturan daerah dan bagi Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya agar mampu memilah peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur dan mengurus. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  14. 34

    Election Design Following Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 oleh Fajar Laksono, Oly Viana Agustine

    Diterbitkan 2017-02-01
    "…Through implementation of the original intent method and systematic interpretation, the Constitutional Court offered its interpretation that the framers of the amended Constitution intended that general elections have five ballot boxes, with the first for the People’s Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR), the second for the Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah, DPD), the third for the president and vice president, the fourth for the Regional People’s Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD) at the provincial level and the fifth for the DPRD at the regency level. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  15. 35

    Menguji Legalitas Pemakzulan Bupati Jember oleh Satrio Alif Febriyanto

    Diterbitkan 2022-01-01
    "…Di Indonesia sendiri, pemakzulan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah merupakan keputusan administrasi negara karena posisinya sebagai lembaga eksekutif di tingkat daerah bersama pemerintah daerah. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  16. 36

    Perancangan Sistem Informasi Monitoring Tim Sukses untuk Strategi Pemenangan Caleg Menggunakan Framework ITIL Versi 3 oleh Alfian Pradana Isanto, Achmad Teguh Wibowo, Mohammad Khusnu Milad

    Diterbitkan 2020-02-01
    "…Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peran tim sukses pada pemilu sangat penting karena dapat mendukung elektabilitas pada partai atau calegnya. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  17. 37

    Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah oleh Eriko Fahri Ginting, Dian Agung Wicaksono

    Diterbitkan 2020-11-01
    "…Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap Perda dan rancangan Perda. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  18. 38

    Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatera Barat dalam Pemilu 2014 oleh Indah Adi Putri

    Diterbitkan 2017-11-01
    "…Keywords: political strategy, female legislative candidate, matrilineal kinship network ABSTRAK Paper ini fokus kepada pembahasan tentang bagaimana strategi politik perempuan calon legislatif yang maju dalam Pemilu 2014 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh faktor budaya sistem kekerabatan matrilineal mempengaruhi proses politik dalam Pemilu 2014. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  19. 39

    Fragmentasi Politik dan Habitus: Kasus Persaingan Sesama Calon Legislatif Etnis Tionghoa di Tiga Pemilu oleh Rudi Salam Sinaga, Adam Adam

    Diterbitkan 2021-10-01
    "…Studi ini beranjak dari fenomena meningkatnya jumlah calon legislatif (caleg) etnis Tionghoa di tiga pemilu (2004, 2009, 2014) pada konteks pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  20. 40

    KONSENTRASI PARTAI POLITIK DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH: KEGAGALAN RESEP ATAU SUBSTANSI? oleh Salamah Wahyuni

    Diterbitkan 2015-11-01
    "…Abstraksi Penelitian ini membahas hubungan antara kekuatan suara partai politik di dewan perwakilan rakyat daerah dan opini auditor atas laporan keuangan pemerintah daerah. …"
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel