Urgensi Pemberian Paspor Diplomatik Bagi Anggota Parlemen oleh I Made Budi Arsika, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati

Subjek: Dapatkan teks lengkap

Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan dan Kondisi Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia oleh Ramadhanya Elwinne Huzaima Sibarani

"…Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesetaraan gender di sebuah negara. Per pemilihan anggota parlemen 2019, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru mencapai 21.4%. …"
Dapatkan teks lengkap

RECALL ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA oleh Ni’matul Huda

"…Hal ini dikarenakan pencalonan anggota parlemen diusulkan oleh partai politik. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah mekanisme nomor urut menjadi suara terbanyak dalam menentukan siapa yang duduk di parlemen.…"
Dapatkan teks lengkap

Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja oleh Agus Suntoro

"…Pengumpulan data primer dilakukan dengan permintaan keterangan anggota parlemen, akademisi/ahli, dan aktivis, sedangkan data sekunder dari laporan, jurnal, buku dan peraturan perundang-undangan. …"
Dapatkan teks lengkap

Squatters: Tombak Bermata Ganda Dalam Pembangunan Koloni di Australia oleh HY. Agus Murdiyastomo

"…Dengan kekayaannya, para Squatters kemudian merambab bidang kehidupan yang lain, banyak di antara mereka menjadi anggota parlemen. Kedudukan di dewan legislatif me­ mang mereka perlukan untuk mengamankantanah yang mereka kuasai. …"
Dapatkan teks lengkap

KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM SISTEM PARLEMEN DI INDONESIA oleh Rusnan rusnan

"…<p>Kelembagaan parlemen modern memungkinkan dibentuknya lembaga penegak etik bagi anggota parlemen. Dimana nomenklatur lembaga pengawas etik terbaru yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dari penyebutan tersebut menunjukkan adanya perubahan mendasar dari struktur kelembagaan lembaga penegak etik DPR dari Badan Kehormatan (BK) menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. …"
Dapatkan teks lengkap

Representasi Perempuan di Parlemen dan Legislasi Isu Lingkungan Hidup: Studi Kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Yessi Olivia, Nuraeni Nuraeni

"…Pembahasan dan perumusan UU Cipta Kerja menunjukkan beberapa hal yang menarik. Pertama, suara anggota parlemen perempuan untuk UU Cipta Kerja terlihat hanya mengikuti ideologi dan kepentingan partai politik mereka walaupun keberadaan undang-undang ini dikritik mengancam lingkungan hidup dan berdampak negatif terhadap perempuan pekerja. …"
Dapatkan teks lengkap

Citra Caleg Perempuan dalam Framing Media Online oleh Yenni Yuniati, Dedeh Fardiah

"…Keputusan moral yang diajukan  hasilnya menunjukkan menjadi alasan ekonomis,politis, pragmatis dan estetis.Rekomendasi penyelesaian yang diajukan yakni caleg perempuan dapat menjadi anggota parlemen jika memenuhi faktor pengetahuan dan pendidikannya, sisi spiritualnya, sisi perekonomiannya dan sisi peran publiknya di dunia politik.…"
Dapatkan teks lengkap

PKS’ DEMOCRATIC EXPERIENCES IN RECRUITING MEMBERS AND LEADERS oleh Ahmad Ali Nurdin

"…PKS sudah mempraktekkan prinsip demokrasi dalam tubuh partai, utamanya dalam menentukan kandidat anggota parlemen dan dalam memilih pemimpin. Yang perlu diperhatikan adalah tampaknya PKS menerapkan pola rekrutmen dan ekspansi anggota partai yang unik, yaitu dengan mendorong kader-kader PKS untuk mememiliki banyak anak.]…"
Dapatkan teks lengkap

Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila oleh Bayu Dwi Anggono

"…Temuan yang didapat yaitu fungsi legislasi sering dikesampingkan dibanding fungsi pengawasan dan anggaran, politik mayoritas menjadi dasar pemikiran para pembuat peraturan perundang-undangan dan bukan ukuran ideologi atau konstitusional, pragmatisme perekrutan calon anggota parlemen, serta adanya perilaku korupsi legislasi. …"
Dapatkan teks lengkap

INDONESIAN MUSLIM WOMEN IN CONTEMPORARY POLITICAL CONTESTATIONS: Challenges to Gender Mainstreaming Policy in The 2019 Elections oleh Bani Syarif Maula

"…Karena itu, tidak semua anggota parlemen perempuan yang terpilih secara eksplisit memiliki perspektif gender.…"
Dapatkan teks lengkap