Find in Library

Politisasi lingkungan telah mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan dan marjinalisasi masyarakat lokal.  Politisasi tersebut terkait dengan relasi kekuasaan yang tidak setara antar aktor.  Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan  menjelaskan aktor dan relasi kekuasaan yang terjadi dalam pengelolaan mangrove.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kabupaten tidak berjalan dengan baik dan efektif, ketika  mekanisme akses struktural dan relasional yang dijalankan pengusaha mampu mengkonversi mangrove menjadi tambak udang intensif. Aktor negara lainnya, yaitu TNI AL ternyata mampu menjaga keberadaan mangrove di wilayahnya dari intervensi aktor-aktor lainnya. LSM dan masyarakat/organisasi masyarakat berusaha menggalang kekuatan untuk mencegah konversi terhadap mangrove yang tersisa, namun belum cukup kuat menghadapi akses pengusaha. Oleh karena itu, perlu dikembangkan jejaring yang lebih luas lagi melalui kolaborasi antara kelembagaan lokal, LSM lokal, nasional dan internasional, universitas, lembaga penelitian, perusahaan melalui tanggung jawab sosialnya, dan lain-lain, agar dapat mendorong kebijakan pemerintah kabupaten yang lebih berpihak pada pengelolaan mangrove secara lestari.  Cara  lain dapat ditempuh dengan menjalin relasi dengan pengusaha melalui akademisi yang merupakan bagian dari jejaring tersebut, sehingga dapat mendorong kesadaran pengusaha tentang pentingnya fungsi dan manfaat mangrove terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan budidaya udangnya.