Find in Library

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen merupakan masalah global, khususnya di Indonesia. Status quo menunjukkan bahwa peran dan keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat rendah yang berimplikasi pada produk legislasi yang tidak inklusif. Perempuan sangat penting dalam legislasi, terutama dalam aspirasi kebijakan mikro yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesetaraan, dan isu-isu rumah tangga. Kebijakan afirmasi dengan kuota pencalonan perempuan minimal 30 persen di Indonesia diimplementasikan melalui sistem zipper. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum efektif karena keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis ketimpangan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi terhadap sistem zipper yang masih belum efektif karena bergantung pada penempatan nomor urut caleg dan kesadaran partai politik. Penempatan perempuan di nomor urut 1 hanya 19 persen, sementara di nomor urut 3 mencapai 67 persen, dan di nomor urut 6 sebesar 65 persen. Hal ini berdampak besar pada probabilitas elektabilitas yang rendah. Dengan adanya keterwakilan perempuan, suara perempuan dapat didengar dan diperjuangkan dalam pemerintahan, sehingga mewujudkan pemerintahan yang setara dan inklusif. Pembenahan sistem zipper dengan mewajibkan penempatan caleg perempuan di nomor urut 1 merupakan solusi efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen yang sejalan dengan teori representasi deskriptif yang menekankan pentingnya keterwakilan proporsional dari berbagai kelompok masyarakat dalam pemerintahan.