Find in Library

Penelitian ini concern untuk mendeskripsikan konseptualisasi & interpretasi syariat agar ditemukan pendefinisian yang jelas, sehingga tidak trade off dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyoroti relevansi konstitusionalisme dengan syariat Islam dan menjelaskan tabiat formalisasi syariat di Indonesia dalam bingkai konstitusionalisme. Sumber data primer maupun sekunder adalah bahan pustaka dengan teknik dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut. Analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan interpretasi rasional yang adequate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesinambungan Syari‘at Islam harus tetap dipertahankan dalam kerangka konstitusional di Indonesia. Keterikatan ummat dengan syari‘at Islam merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia. Dalam hal tertertu, keterikatan tersebut perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bingkai konstitusionalisme.   The article below tries to trace the problem of syariah formalization and constitutionalism in Indonesia.This study describes the conceptualization and concern for the interpretation of the Shari’a in order to find a clear definition, so it does not trade off with the principles of human rights. Normative juridical approach is used to highlight the relevance of constitutionalism in Islamic law and explain the nature of the formalization of sharia in Indonesia within the framework of constitutionalism. Primary and secondary data sources are the technical documentation library materials. In qualitative research, this technique serves as the primary data collection tool, because of hypothesis verification is done through a logical and rational opinions, theories or laws are accepted as true, either reject or support this hypothesis. Data analysis is descriptive-analytical with an adequate rational interpretation. The results showed that the continuity of Islamic Sharia must be maintained within the constitutional framework in Indonesia. Community engagement with the Islamic shariah is part of Indonesia’s national law. In certain cases, the attachment needs to be regulated by legislation in the frame of constitutionalism.