Euis Sunarti

jmpl|252x252px|Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti. MSi Euis Sunarti (lahir di Bandung, Indonesia, pada tanggal 18 Januari 1965) adalah seorang profesor di Institut Pertanian Bogor dalam bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Ia sudah berprofesi sebagai dosen di IPB sejak tahun 1987 dan mulai memusatkan perhatian pada bidang ketahanan-kesejahteraan-pemberdayaan keluarga sejak tahun 2000.

Ia juga telah diangkat sebagai kepala Pusat Studi Bencana LPPM-IPB dan merupakan pendiri Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB). Selain itu, ia merupakan koordinator penelitian FPT-PRB, pemrakarsa dan deklarator pendirian Platform Nasional PRB, ketua kelompok kerja sosiodemografi Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), serta anggota Dewan Pengarah Planas PRB (2015-2017). Ia juga telah melakukan penelitian ekstensif tentang ketahanan keluarga, terutama dalam kondisi bencana.

Selain sebagai dosen dan peneliti beliau juga merupakan seorang inisiator, pendiri, dan ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia sejak 2014. Euis Sunarti juga aktif sebagai pemangku kebijakan terkait Wilayah Ramah Keluarga. Selain itu, Euis merupakan inisiator Gerakan Kebaikan Keluarga Indonesia. Dan pada tanggal 22 Desember 2020 beliau menggagas berdirinya Koalisi Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia dan kemudian diresmikan dengan nama Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPK).

Nama Euis Sunarti sempat menarik perhatian media saat ia menjadi salah satu akademisi yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperluas cakupan KUHP agar secara eksplisit melarang zina (bak dalam ikatan maupun di luar ikatan pernikahan), perkosaan (kepada perempuan maupun laki-laki), dan larangan cabul sesama jenis (pada semua kelompok umur) pada 2016 sampai 2017. Akan tetapi, setelah proses sidang dan pertimbangan yang panjang, permohonan ini ditolak oleh MK pada tanggal 14 Desember 2017 karena MK menganggap perluasan cakupan KUHP bukan merupakan kewenangan MK, tetapi merupakan kewenangan lembaga pembuat hukum seperti DPR. Namun demikian, terdapat 4 dari 9 hakim yang menyatakan pendapat berbeda (''dissenting opinion''), yang menyatakan bahwa MK bukan hanya berwenang namun hendaknya mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Disediakan oleh Wikipedia